Industri energi terbarukan di Indonesia tengah menjadi sorotan utama menyusul lonjakan minat investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Banyak pihak mempertanyakan bagaimana skema yang adil bagi produsen listrik swasta maupun PLN sebagai pengelola grid. Jika dikaji dari pengalaman negara lain, skenario yang tepat bisa menghadirkan keuntungan bagi kedua belah pihak, sekaligus mendorong efisiensi nasional.
Di Pakistan, misalnya, skema jual-beli listrik tenaga surya ke grid nasional diterapkan dengan sistem feed-in tariff (FiT). Setiap kilowatt-jam yang dihasilkan produsen dibayar oleh negara dengan harga tetap dalam periode kontrak tertentu. Pendekatan ini memberikan kepastian bagi investor dan menurunkan risiko finansial, sekaligus memastikan ketersediaan listrik bagi konsumen domestik.
Pentingnya perhitungan biaya menyeluruh terlihat dari pengalaman Pakistan, di mana biaya penyambungan ke grid dan pemeliharaan jaringan menjadi komponen utama. Dalam sistem ini, biaya tidak hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga dimasukkan ke dalam perhitungan tarif keseluruhan. Dengan begitu, PLN atau utilitas nasional tetap bisa menyeimbangkan keuangan tanpa merugi.
Skenario yang ideal untuk Indonesia adalah mengadopsi metode serupa. Produsen PLTS skala besar maupun mikro harus memiliki kepastian harga jual listrik, sementara PLN harus bisa menyesuaikan biaya operasional dan sewa jaringan. Semua pihak diuntungkan jika skema ini transparan dan tarif dihitung secara akurat.
Salah satu pertanyaan krusial adalah apakah biaya sewa jaringan harus dihitung seperti sistem kereta api swasta di India. Di India, operator swasta membayar biaya pembangunan dan pemeliharaan rel secara proporsional dengan penggunaan. Dengan analogi ini, biaya penyambungan PLTS ke grid bisa dihitung berdasarkan kapasitas, jarak, dan intensitas penggunaan.
Perhitungan seperti itu akan meminimalkan konflik antara produsen listrik swasta dan PLN. Jika setiap pihak tahu berapa yang harus dibayar untuk koneksi ke grid, praktik monopoli atau pembebanan biaya yang tidak jelas bisa diminimalkan. Investor pun lebih tertarik menanamkan modal di sektor energi terbarukan.
Indonesia memiliki pengalaman tersendiri yang berbeda dengan Pakistan. PLN, sebagai monopoli listrik, sering mencatat kerugian meski tarif listrik sudah disubsidi pemerintah. Banyak analis menuding bahwa salah hitung atau kurangnya transparansi menjadi faktor utama.
Salah satu contohnya adalah skema pembelian listrik dari pembangkit mikro hidro. Perusahaan swasta membangun pembangkit dengan biaya efisien dan menjual listrik ke PLN dengan harga tetap. Karena harga beli ditetapkan, produsen selalu mendapat margin keuntungan, sementara PLN harus menanggung biaya tetap, bahkan jika penggunaan listrik rendah.
Dalam jangka panjang, ketidakcocokan harga beli listrik bisa menimbulkan defisit PLN yang terus menumpuk. Hal ini berbeda dengan skema feed-in tariff yang diterapkan secara proporsional, di mana biaya pemeliharaan jaringan dan margin wajar produsen sudah diperhitungkan.
Skenario terbaik adalah membuat sistem tarif listrik tenaga surya yang fleksibel namun adil. Misalnya, harga jual listrik dapat menyesuaikan harga pasar atau indeks inflasi, sementara biaya sewa grid dihitung berdasarkan kapasitas pemakaian.
Pendekatan ini juga mendorong PLN untuk memperbaiki efisiensi operasional. Jika biaya jaringan dikalkulasi secara transparan, PLN bisa menyesuaikan investasi jaringan dan pemeliharaan tanpa harus menanggung kerugian berlebihan dari pembelian listrik swasta.
Bagi produsen swasta, kepastian harga listrik sangat penting. Jika harga jual terlalu rendah, proyek PLTS tidak akan menarik secara finansial. Namun jika harga terlalu tinggi, PLN dan konsumen akan menanggung beban yang tidak wajar.
Contoh Pakistan menunjukkan bahwa keseimbangan ini bisa dicapai. Pemerintah menetapkan harga FiT tetap selama beberapa tahun dan menyesuaikan biaya jaringan melalui subsidi atau mekanisme pembagian biaya dengan PLN. Investor mendapat kepastian, konsumen tetap membayar tarif wajar, dan utilitas nasional bisa tetap stabil.
Untuk Indonesia, skema sejenis harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Banyak wilayah masih memiliki jaringan listrik yang kurang efisien dan biaya transmisi tinggi. Oleh karena itu, biaya penyambungan PLTS ke grid harus memperhitungkan kondisi geografis, kapasitas jaringan, dan potensi kehilangan daya.
Mekanisme seperti ini juga bisa mengurangi gesekan antara PLN dan pengembang swasta. Selama ini, kerugian PLN sering disebabkan oleh tarif pembelian tetap yang tidak memperhitungkan fluktuasi pemakaian dan biaya jaringan. Dengan kalkulasi yang jelas, kedua pihak bisa saling menguntungkan.
Di sisi lain, skema transparan juga memudahkan pemerintah untuk memberikan insentif. Misalnya, subsidi untuk pembangunan PLTS di daerah terpencil atau insentif pajak bagi produsen yang memasok listrik ke grid nasional. Hal ini bisa mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.
Selain itu, sistem pembayaran berbasis feed-in tariff atau tarif fleksibel akan menarik investasi asing. Banyak investor menunggu kepastian harga dan kepastian hukum sebelum membangun pembangkit listrik skala besar.
Jika diterapkan dengan benar, skema ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan lebih banyak produsen PLTS yang terhubung ke grid, pasokan listrik tidak hanya bergantung pada pembangkit konvensional, tetapi juga sumber energi terbarukan yang lebih bersih.
Bagi PLN, keuntungan lain adalah optimalisasi penggunaan jaringan. Dengan perhitungan biaya jaringan yang transparan, PLN bisa meminimalkan kerugian dan meningkatkan efisiensi distribusi.
Di sisi sosial, masyarakat juga diuntungkan. Listrik bersumber dari energi terbarukan lebih ramah lingkungan, harga listrik bisa lebih stabil, dan pemerintah bisa mengalokasikan subsidi energi lebih efektif.
Secara keseluruhan, pengalaman Pakistan menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Skema jual-beli listrik tenaga surya yang adil, memperhitungkan biaya grid, dan transparan bagi semua pihak akan menghasilkan keuntungan ganda: investor puas, PLN tetap stabil, dan masyarakat mendapat listrik bersih dan terjangkau.
.png)
No comments:
Post a Comment